BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Dilihat dari segi finansial
pemerintah membuat kebijakan konversi minyak tanah ke gas merupakan hal yang
sangat baik karena mengingat harga minyak mentah yang melonjak tinggi. Apabila
tetap mempertahankan minyak sebagai salah satu objek yang di subsidi maka akan
merelakan dana APBN yang begitu besar untuk mensubsidi minyak tersbut. Bukan
hanya itu, Sumber Daya Alam (SDA) minyak juga semakin sedikit di perut bumi
Indonesia, hal ini dikarenakan sudah sekian lama terambil, selain itu
terdapat potensi gas yang cukup melimpah daripada minyak mentah, juga dilihat
dari polusinya gas jauh lebih efisien dan bersih.
Dengan berbagai pertimbangan
yang sangat menguntungkan pemerintah, yaitu menghemat pengeluaran dana APBN dan
bebas polusi maka pemerintah membuat kebijakan dan merealisasikannya. Namun apa
yang direncanakan oleh pemerintah tidak sesuai dengan kesiapan. Masalah pokok
yang dihadapi oleh masyarakat yaitu masyarakat tidak terbiasa menggunakan LPG.
Masyarakat dihadapkan pada sebuah kenyataan dengan membeli isi ulang tabung gas
dengan harga Rp14.000 merupakan sebuah kenyataan yang sulit bagi rakyat miskin
untuk membelinya, meskipun tabung pertama diberikan dengan cara gratis. Disisi
lain, dilapangan juga terungkap banyaknya tabung dan kompor yang rusak atau
tidak berstandart nasional mengakibatkan banyak terjadi korban akibat meledaknya
tabung gas elpiji sehingga mengakibatkan rakyat trauma akan hal itu.
Dengan keadaan demikian apakah
kebijakan yang telah diterapkan pemerintah telah membantu masyarakat dalam hal
kesejahteraan, dimana bagi pelaku pembuat kebijakan konversi minyak tanah ke gas
merupakan suatu keuntungan yang besar. Dasar pembuatan kebijakan adalah
pengurangan pemakaian minyak tanah dan menarik subsidi di masyarakat karena
pada dasarnya subsidi minyak tanah yang telah dilakukan mulai dulu tidak tepat
sasaran karena mayoritas penduduk menengah menggunakan minyak bersubsidi
tersebut, sementara untuk masyarakat yang tergolong sangat miskin dan miskin
hanya menggunakan minyak tanah bersubsidi beberapa persen saja, dan yang
terpenting masyarakat kelas ataspun juga menggunakan minyak tanah yang
bersubsidi setara dengan masyarakat sangat miskin dan miskin.
Kebijakan yang diambil
pemerintah bukan tanpa resiko dan pertimbangan. Segala sesuatunya telah
diusahakan untuk membuat masyarakat sejahtera. Pemerintah juga berusaha untuk
mengevaluasi apa – apa saja yang kurang dari kebijakan yang telah dikeluarkan
tersebut. Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat menerima secara berlahan
tentang konversi minyak tanah ke gas tersebut.
1.2 Rumusan Masalah
1.2.1 Apa yang dimaksud dengan kebijakan publik
dan bagaimana proses pembuatannya?
1.2.2 Bagaimana studi kasus tentang kebijakan
konversi minyak tanah ke gas?
1.3 Tujuan dan Manfaat
1.3.1 Agar dapat mengetahui pengertian kebijakan
publik dan mengetahui proses pembuatannya.
1.3.2 Agar dapat mengetahui masalah yang diangkat
di dalam kebijakan konversi minyak tanah ke gas.
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Kebijakan Publik dan
Proses Pembuatannya
Kebijakan publik atau dikenal juga dengan public
policy merupakan semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, mulai dari
kebijakan ekonomi, kebijakan kesehatan, kebijakan pertahanan keamanan dan
beberapa kebijakan lainnya. Kebijakan publik sendiri memiliki pengertian baik
luas ataupun sempit,. Kebijakan publik menurut Dunn (2000 :109) adalah
serangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan
keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah.
Sementara Young dan Quinn (dalam Suharto 2008 : 44 ) membahas beberapa konsep
kunci yang ada dalam kebijakan publik :
- Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik atau tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
- Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berusaha merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang dimasyarakat.
- Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal,melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
- Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahhkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
- Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah – langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.
Setelah mengerti tentang makna kebijakan maka
proses pembuatan kebijakan tersebut juga harus diketahui. Dalam proses
pembuatan kebijakan dibutuhkan beberapa tahap menurut Suharto (2008 : 78)
diantaranya adalah tahap identifikasi, implementasi dan evaluasi. Tahap pertama
misalnya adalah tahap identifikasi. Dalam tahap ini terdapat beberapa poin yang
perlu dicatat yaitu a) identifikasi masalah dan kebutuhan, b)analisis masalah
dan kebutuhan, c) penginformasian rencana kebijakan, d)perumusan tujuan
kebijakan, e)pemilihan model kebijakan, f)penentua indikator sosial dan yang
terakhir membangun dukungan dan legitimasi publik. Pada tahap kedua yaitu
implementasi dimana didalamnya terdapat perumusan masalah serta perancangan dan
implementasi program. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi. Berbeda dengan
Suharto, Dunn menyebutkan tahap tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah
a) penyusunan agenda, b) formulasi kebijakan, c) adopsi kebijakan, d)
implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.
2.2 Studi Kasus Tentang Kebijakan
Konversi Minyak Tanah Ke Gas
Penggunaan minyak gas yang semakin meningkat
setiap tahunnya membuat pemerintah harus menguras dana besar memenuhi kebutuhan
subsidi untuk minyak tanah tersebut, padahal subsidi minyak ini mengeluarkan
dana triliunan setiap tahunnya yang mayoritas digunakan oleh masyarakat
menengah, sementara masyarakat sangat miskin dan miskin penggunanya hanyalah
seperempat dari jumlah warga miskin yang tersebar di Indonesia. Keadaan
demikianlah yang membuat pemerintah berpikir ulang untuk membuat suatu
kebijakan yang dapat menguntungkan Negara beserta masyarakatnya. Dengan
beralihnya penggunaan minyak tanah ke gas atau lebih dikenal dengan nama LPG maka
Negara dapat sedikit demi sedikit menarik subsidi minyak di masyarakat
dan mengeluarkannya dengan harga semestinya sehingga dapat digunakan
sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya penghematan tersebut maka dana subsidi
yang awalnya untuk minyak dapat beralih fungsi untuk dana kesehatan atau
pendidikan dimana dua bidang ini merupakan aset utama kesejahteraan rakyat.
LPG menjadi pilihan pengganti Minyak Tanah dikarenakan karena biaya
produksi lebih murah dibandingkan minyak tanah itu sendiri. Biaya produksi
Minyak Tanah tanpa subsidi adalah sekitar Rp 6.700/liter. Jika dengan subsidi
adalah Rp 2.500/liter. Untuk satu satuan setara Minyak Tanah, biaya produksi
LPG tanpa subsidi adalah Rp 4.200/liter. Sedang LPG dengan subsidi adalah Rp
2.500/liter. Pemanfaatan LPG jelas mengurangi konsumsi subsidi Minyak Tanah.
Beberapa masalah sempat timbul di dalamnya
mengingat kebijakan ini dikeluarkan seperti tanpa perencanaan sebelumnya. Mulai
dari ribut-ribut tender kompor gas yang dilakukan oleh Kantor Menteri Koperasi
dan UKM, belum jelasnya sumber pendanaan dan besarnya subsidi yang mencapai
ratusan milyar Rupiah, rendahnya sosialisasi kepada masyarakat yang justru
sedang giat-giatnya memproduksi kompor murah berbahan bakar briket sesuai
program pemerintah sebelumnya, ketidaksiapan infrastruktur seperti stasiun
pengisian dan depot LPG, hingga kaburnya kriteria pemilihan lokasi uji coba dan
kelompok masyarakat penerima kompor dan tabung gas gratis. Belum habis berbagai
kontroversi tersebut, terdapat masalah lain dalam proses tender kompor gas,
yaitu adanya aturan baru dimana kompor gas harus memiliki dua tungku. Padahal
peserta tender sebelumnya telah mengantisipasi dan diminta menyiapkan penawaran
hanya satu tungku sesuai aturan dari Departemen Perindustrian. Masalah tidak
berhenti disitu, saat gas sudah diedarkan kepada masyarakat baik yang secara
gratis ataupun tidak, terjadi penggunaan yang salah pada tabung gas pada
beberapa masyarakat sehingga terjadi ledakan dan memakan banyak korban jiwa.
Hal ini terjadi karena pemerintah kurangnya memberi sosialisasi kepada
masyarakat tentang tabung gas tersebut, sehingga memperparah rencana kebijakan
yang telah di implementasikan tersebut.
Program konversi Minyak Tanah ke LPG yang
dilakukan pemerintah mulai tahun 2007 hingga kini telah menjangkau hampir
seluruh kawasan Indonesia merupakan program pemerintah yang melibatkan beberapa
intansi pemerintah. Selain itu juga secara langsung melibatkan PT Pertamina
serta para pengusaha, baik yang bergerak dalam industri maupun pabrikan kompor
LPG dan Tabung LPG serta kalangan swasta yang menjadi mitra PT Pertamina
sebagai pengelola SPBE, angkutan atau transportasi sampai agen maupun penyalur
LPG 3 Kg.
2.3 Analisis Studi Publik Pembuatan
Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke Gas dengan Konsep Proses dan Teknik
Pengambilan Keputusan dalam Pengambilan Kebijakan.
Membahas tentang proses dan teknik pengambilan
keputusan maka perlu mengerti tentang pengertian pengambilan keputusan.
Pengambilan keputusan sendiri adalah tindakan pimpinan untuk memecahkan masalah
yang dihadapi dalam organisasi yang dipimpinnya dengan melalui pemilihan satu
diantara alternatif – alternatif yang dimungkinkan. Sementara ahli lain
mengatakan pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap
hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta – fakta dan data, penentuan yang
matang dari alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yan menurut
perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.
Dalam kasus diatas, dimana pemerintah
mengeluarkan kebijakan tentang konversi minyak tanah ke gas dengan maksud dan
tujuan mengurani dana Negara untuk keperluan subsidi minyak yang menghabiskan
dana subsidi paling besar diantara subsidi – subsidi yang lain. Kebijakan yang
dilakukan oleh pemerintah terkesan terburu buru sehingga banyak terjadi masalah
di dalamnnya. Masalah yang paling banyak dibicarakan akhir – akhir ini adalah
meledaknya tabung gas atau elpiji, dimana telah banyak memakan korban baik anak
– anak ataupun dewasa karena kesalahan penggunaan.
Karena masalah tersebut masyarakat menjadi takut
akan penggunaan gas yang dapat membahayakan nyawanya atau orang orang
disekitarnya. Dengan alasan inilah, masih banyak masyarakat yang menggunakan
minyak tanah. Dengan masalah yang seperti itu maka pemerintah perlu mengambil
keputusan agar masalah yang ada dapat segera dipecahkan sehingga tidak
menimbulkan keraguan masyarakat, dimana itu menyangkut kepentingan umum tentang
keselamatan dan kenyamanan. Pemerintah harus segera mengevaluasi tentang
kebijakan tersebut agar menjadi lebih baik dan membuat masyarakat dapat
sepenuhnya menggunakan gas, sehingga target dapat segera tercapai untuk
meminimalisir anggaran dana terhadap minyak. Pemerintah harus menata ulang
kebijakan ini mulai dari tahap perencanaan. Pemerintah diharapkan jeli menyiapkan
langkah-langkah antisipatif seperti sikap penolakan masyarakat. Pada tahap
pelaksanaan, kebijakan ini juga harus dievaluasi secara periodik sehingga
permasalahan-permasalahan yang muncul dapat segera diatasi.
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN
3.1 Kesimpulan
Kebijakan publik dibuat untuk masyarakat dan
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yanga ada dan tersebar di Negara
Indonesia. Kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait dengan konversi minyak
tanah ke gas merupakan satu langkah maju untuk melakukan perubahan dimana
penggunaan minyak tanah yang dilakukan masyarakat secara turun menurun mulai
dahulu bukan saja menyebabkan masalah teknis terkait penggunaan yang tidak bisa
tetapi juga menyangkut kebudayaan yang sudah turun menurun mulai dahulu hingga
sekarang, sehingga harus mengubah kebiasaan tersebut secara bertahap. Penjualan
produk tersebut dilakukan guna mengurangi dana yang terus keluar puluhan
triliun setiap tahunnya dan menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan yang
lebih penting, misalnya untuk pendanaan kesehatan atau pendidikan.
3.2 Saran
Rencana konversi ini seperti mendadak dan tidak
terencana. Sehingga berbagai masalah dalam pelaksanaannya selalu muncul. Karena
itu demi kelangsungan program konversi yang bertujuan baik, maka proses perencanaan
dan program pelaksanaannya sebaiknya dibenahi dari sekarang sebelum mengalami
kegagalan atau menciptakan dampak yang lebih buruk. Pemerintah juga dapat
melakukan sosialisasi ke pada masyarakat secara terus menerus agar masyarakat
tau dengan benar penggunaan tabung gas sehingga tidak ada lagi pemberitaan
mengenai peledakan tabunga gas, sehingga masyarakat dapat menggunakan tabung
gas ini secara maksimal dan tidak menggunakan minyak tanah hanya karena alasan
takut. Selain itu pemerintah yang melibatkan beberapa unit pelaksanaan juga
harus membenahi koordinasinya. Harus jelas siapa saja yang menjadi penanggung
jawab utama dan institusi pelaksana .Untuk mewujudkan kerjasama dan koordinasi
yang baik antar instansi sudah sepantasnya dibetuk Tim Terpadu untuk
melaksanakan program konversi ini. Mengingat jumlah masyarakat miskin yang
terus bertambah, maka sangat diperlukan kecermatan dalam menentukan lapisan
masyarakat yang akan menjadi sasaran konversi ini.
PT. Citra Nusantara Energi sebagai distributor Gas Alam cocok digunakan di Industri/alat transportasi pribadi/umum. AMAN, LEBIH RAMAH LINGKUNGAN & HARGA BERSAING. For more info CALL (031) 8550858 or klik http://cne.co.id/ :)
BalasHapus