A. Latar Belakang
Politik adalah suatu proses dimana
masyarakat memutuskan bahwa aktivitas tertentu adalah lebih baik dari yang lain
dan harus dilaksanakan. Dengan demikian struktur politik meliputi struktur
hubungan antara manusia dengan pemerintah. Selain itu, struktur politik
merupakan bangunan yang nampak secara jelas (kongkret) dan yang tak nampak
secara jelas. faktor-faktor yang bersifat informal (tidak atau kurang resmi)
yang dalam kenyataan mempengaruhi cara kerja aparat masyarakat untuk
mengemukakan, menyalurkan, menerjemahkan, mengkonversi tuntutan, dukungan, dan
masalah tertentu dimana tersangkut keputusan yang berhubungan dengan
kepentingan umum. Lembaga yang dapat disebut sebagai mesin politik resmi atau
formal, yang dengan absah mengidentifikasi segala masalah, menentukan dan
menjalankan segala keputusan yang mengikat seluruh anggota masyarakat untuk
mencapai kepentingan umum.
Struktur politik oleh tokoh
politik Soekarno adalah kabinet gotong-royong dimana anggota kabinet dianggap
sebagai anggoata keluarga yang rukun. Dewan Nasional dan Kabinet gotong-royong
dibentuk presiden pada tanggal 21 Februari 1957. yang disetujui oleh
partai-partai hanyalah pembentukan Denas , denas ini langsung di ketuai oleh
Presiden dengan anggotanya sebanyak 42 orang. Wakil ketua merangkap Sekretaris
badan ini adalah Ruslan Abdoelgani, sedang anggota terdiri atas apa yang ketika
itu disebut golongan fungsional. Tokoh politik yang menjabat presiden (kepala
negara dan kepala pemerintahan menurut UUD 1945) meningkatkan program
pengembalian irian barat yang puncaknya dicanangkan pada tanggal 19 Desember
1961 yang kemudian terkenal dengan Tri Komando Rakyat (Trikora). Dalam operasi
mandala yang dilancarkan untuk mengendaliakan irian barat, tokoh politik
mendapat dukungan dari angkatan bersenjata, dan juga dari PKI yang ketika itu
berorientasi ke Moskow dan dapat mengusahakan persenjaraan modern dari Uni
Soviet.
1
BAB II
PEMBAHASAN
A. STRUKTUR DAN FUNGSI POLITIK
Struktur politik adalah susunan
komponen-komponen politik yang saling berhubungan satu sama lain atau secara fungsional
diartikan sebagai pelembagaan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk
sistem politik. Struktur politik suatu negara menggambarkan susunan kekuasaan
di dalam negara itu. Struktur politik mempunyai kaitan yang erat dengan
struktur-struktur lainnya yang ada di dalam masyarakat, seperti struktur
ekonomi, struktur sosial, dan struktur budaya. Keseluruhan struktur-struktur
ini membentuk bangunan masyarakat. Struktur politik Indonesia diatur dalam UUD
1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang secara garis besar terdiri
atas suprastruktur dan infrastruktur politik. Berdasarkan kategori lain,
struktur politik dibagi atas struktur politik formal dan struktur politik
informal. Struktur politik merupakan keseluruhan bagian atau komponen (yang
berupa lembaga-lembaga) dalam suatu sistem politik yang menjalankan fungsi atau
tugas tertentu. Umumnya struktur yang dimiliki oleh suatu sistem politik
terdapat beberapa kategori seperti, kelompok kepentingan, partai politik, badan
peradilan, dewan eksekutif, legislative, birokrasi dsb. Akan tetapi struktur
tersebut tidak banyak membantu dalam memperbandingkan satu system politik yang
satu terhadap system politik yang lainnya terkecuali struktur politik tersebut
berjalan beriringan dengan fungsi dari system politik itu sendiri, atau dengan
kata lain struktur dapat efektif dan tertata sejauh fungsinya sesuai dengan
system politik yang ada.
Guna komunikasi politik adalah
untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat baik pikiran
intra golongan, institut, asosiasi ataupun sektor kehidupan politik masyarakat
dengan sektor pemerintahan. Keempat fungsi diatas sering disebut dengan fungsi
input, yang oleh Almond & Coleman disederhanakan menjadi :
2
·
Political ssocialization and
recruitment
·
Interest articulation
·
Interest aggregation
·
Political communication
Tantangan yang dihadapi sistem politik
Indonesia antara lain juga berhubungan dengan perkembangan diversifikasi
komoditi ekspor. Bila usaha ekstraktif eksploitasi kayu dan rempah-rempah tidak
di hitung, maka hasil pertanian hanya berkisar 11,6% dari empat jenis kelompok
komoditi dimana minyak bumi meliputi 68,9%. Hal itu akan nampak dalam peranan
ekspor komoditi nonmigas yang makin lama makin meningkat. Persoalan yang cukup
rumit menjadi masalah bagi sistem politik indonesia yang berhubungan dengan
peranan golongan tani ialah hal bahwa pulau jawa yang hanya meliputi 6% dari
luas wilayah indonesia, dari kepadatan penduduk rata-rata 607 orang/km2 atau di
diami oleh 81,8 juta dari 129,1 juta penduduk Indonesia. Ini berarti bahwa
rata-rata petani hanya mengolah tanah 0,5 Ha. Dapat dimengerti mengapa dalam
pelita misalnya, terdapat serangkaian program yang memprioritaskan sektor
pertanian. golongan buruh merupakan kelompok yang memperoleh kehidupan dari
penyumbangan tenaga dalam proses produksi. Mereka rata-rata hidup di kota-kota
atau sekitarnya, karena disanalah kebanyakan industri berdiri. Penduduk kota di
Indonesia di perkirakan sebanyak 17%.
Golongan menengah merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai kehidupan diluar pengolahan tanah dan “penjualan tenaga” secara langsung. Profesi mereka kebanyakan seperti dokter, advokat, pegawai negeri, pemilik modal atau usahawan.
Golongan intelegensia ialah kelompok yang berkat kelebihan pengetahuannya dibandiangkan dengan rakyat kebanyakan mempunyai gagasan, idealisme dan konsepsi tentang masyarakat bagaimana sebaiknya diwujudkan. Intelegensia ini sangat sedikit jumlahnya, tetapi sangat potensial dan berperan. Kriterium golongan ini lebih bersifat berhubungan dengan soal kemampuannya dan sikap mentalnya yang menghendaki kemajuan berbagai bidang. Intelegensia dalam perwujudannya lebih lanjut dapat menyebar menjadi rupa-rupa pengelompokan formal seperti administrator, militer, anggota parpol, atau berdiri sendiri sebagai tokoh politik.
Golongan menengah merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai kehidupan diluar pengolahan tanah dan “penjualan tenaga” secara langsung. Profesi mereka kebanyakan seperti dokter, advokat, pegawai negeri, pemilik modal atau usahawan.
Golongan intelegensia ialah kelompok yang berkat kelebihan pengetahuannya dibandiangkan dengan rakyat kebanyakan mempunyai gagasan, idealisme dan konsepsi tentang masyarakat bagaimana sebaiknya diwujudkan. Intelegensia ini sangat sedikit jumlahnya, tetapi sangat potensial dan berperan. Kriterium golongan ini lebih bersifat berhubungan dengan soal kemampuannya dan sikap mentalnya yang menghendaki kemajuan berbagai bidang. Intelegensia dalam perwujudannya lebih lanjut dapat menyebar menjadi rupa-rupa pengelompokan formal seperti administrator, militer, anggota parpol, atau berdiri sendiri sebagai tokoh politik.
3
1. Fungsi Politik
Fungsi politik adalah
pemenuhan tugas dan tujuan struktur politik. Jadi, suatu struktur politik dapat
dikatakan berfungsi apabila sebagian atau seluruh tugasnya terlaksana dan
tujuannya tercapai. Oleh karena itu, struktur politik di bedakan atas
infrastruktur politik, yaitu struktur politik masyarakat atau rakyat, suasana
kehidupan politik masyarakat, sektor politik masyarakat, dan suprastruktur
politik, yaitu struktur politik pemerintahan, sektor pemerintahan, suasana
pemerintahan, Sektor politik pemerintahan. Fungsi yang di tunaikan oleh struktur
politik masyarakat meliputi :
a)
pendidikan politik, yaitu
untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat
berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Pendidikan politik ini
dapat diselenggarakan melalui bahan bacaan seperti surat kabar, siaran radio,
televisi, dan lembaga atau asosiasi dengan cara pemberian materi politik kepada
masyarakat.
b)
Mempertemukan kepentingan
yang aneka ragam dan nyata-nyata hidup dalam masyarakat. Dengan adanya
interaksi dan kerjasama, maka dapat terwujud pola hubungan baru yang disebut
pola akomodasi atau penyesuaian. Fungsi ini disebut fungsi artikulasi
kepentingan (interest articulation function).
c)
Agregasi kepentingan, yaitu
menyalurka segala hasrat/aspirasi dan pendapat masyarakat kepada pemegang
kekuasaan yang berwenangagar tuntutan atau dukungan menjadi perhatian dan
menjadi keputusan politik. Fingsi ini disebut fungsi agregatif (aggregative
function).
d)
Seleksi kepemimpinan, yaitu
menyelenggarakan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin bagi masyarakat.
Penyelenggaraan seleksi ini di lakukan secara terencana dan teratur berdasarkan
hukum kemasyarakatan dan norma serta harapan masyarakat. Herman Finner
menguraikan sifat-sifat ideal seorang pemimpin, yaitu yang mempunyai kesadaran,
kebulatan pandangan.
4
Dalam suatu negara Politik sangat berguna sebagai pengatur
kehidupan masyarakatnya, jika tidak ada Politik dalam suatu negara, maka
kehidupan suatu negara akan menjadi berantakan, tidak ada tujuan, tidak ada
undang-undang, tidak ada hukum dan tidak ada yang mengatur kehidupan negara, hal
ini yang membuat politik sangat diperlukan dalam kehidupan bernegara. Adapun
fungsi politik sebagai berikut :
v Perumusan kepentingan
v Pemaduan kepentingan
v Pembuatan kebijakan umum
v Penerapan kebijakan
v Pengawasan pelaksanaan kebijakan
5
2. Fungsi Politik Lainnya
Apabila kita bisa mengetahui
bagaimana bekerjanya suatu keseluruhan system, dan bagaimana lembaga-lembaga
politik yang terstruktur dapat menjalan fungsi barulah analisa perpandingan
politik dapat memiliki arti. Lembaga politik mempunya tiga fungsi sebagaimana
yang telah digambarkan oleh prof Almond sebagai berikut :
- Sosialisasi politik. Merupakan fungsi untuk mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk, atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politik, administrative, dan yudisial tertentu.
- Rekruitmen politik. Merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian.
- komunikasi politik. Merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam system politik. Ketiga fungsi diatas tidak secara langsung terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan instansi Negara, akan tetapi peranannya sangat penting dalam cara bekerja system politik
4. Artikulasi Kepentingan. Merupakan proses penentuan
kepentingan-kepentingan yangdikehendaki dari sistem politik. Dalam hal ini
rakyat menyatakankepentingan-kepentingannya yang dikehendaki dari sistem
politik,kepentingan mereka kepada lembaga-lembaga atau pemerintah
melaluikelompok-kelompok kepentingan yang mereka bentuk bersama oranglain dan
juga memiliki kepentingan yang sama, atau seperti dalamsistem politik
tradisional, kadang-kadang mengatakan kepentingannyapada pejabat pemerintah.
- Agregasi Kepentingan. Merupakan proses perumusan alternatif dengan jalan penggabungan atau penyesuaian kepentingan-kepentingan yang telah diartikan atau dengan merekrut calon-calon pejabat yang menganut pola kebijaksanaan tertentu.
6
B. SISTEM PEMERINTAHAN DAN
DEMOKRASI
1. Sistem pemerintahan
Sistem
pemerintahan adalah sistem yang
dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk
menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi
tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan
rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat
dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunya
sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung
selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal
tersebut. Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan
masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga
fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan
sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana
seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem
pemerintahan tersebut.Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa
mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh. Secara sempit, sistem
pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan
guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya
perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri.
7
Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan undang
– undang dasar 1945 sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah
sebagai berikut :
Ø Negara Indonesia berdasarkan atas hukum,
tidak berdasarkan kekuasaan belaka
Ø Pemerintahan
berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme
(kekuasaan yang tidak terbatas)
Ø Kekuasaan Negara yang tertinggi berada di
tangan majelis permusyawaratan rakyat
Ø Presiden adalah penyelenggara pemerintah
Negara yang tertinggi dibawah MPR. Dalam menjalankan pemerintahan negara
kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan prsiden
Ø Presiden tidak bertanggung jawab kepada
DPR. Presiden harus mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat dalam
membentuk undang – undang dan untuk menetapkan anggaran dan belanja Negara
Ø Menteri Negara adalah pembantu presiden
yang mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Menteri Negara tidak
bertanggung jawab kepada DPR
Ø Kekuasaan
kepala Negara tidak terbatas. presiden harus memperhatikan dengan sungguh –
sungguh usaha DPR.
Menurut
klasifikasinya ,sistem pemerintahan terbagi menjadi dua yaitu :
I.
sistem pemerintahan parlementer (parliamentary
executive / cabinet goverment system)
Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di
mana parlemen memiliki
peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang
dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu
dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar