Senin, 06 Januari 2014

SEJARAH POLITIK INDONESIA SEJARAH POLITIK REZIM SOEHARTO



BAB 1

PENDAHULUAN


A.Latar Belakang


            Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.
            Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.


BAB 2

PEMBAHASAN

A.Ulasan


            Pada bulan September 1991, Indonesia terpilih sebagai Presiden Gerakan Non-Blok dan  tahun berikutnya diadakan konferensi puncak di Jakarta. Pada tahun yang sama, Soeharto pergi ke makkah. Setelah itu dia menyandang nama Haji Muhammad Soeharto. Dia menceri dukungan para pengusaha pribumi terkemuka, yang biasanya menunjukkan rasa identitas keislaman yang kuat. Soeharto menghimbau para cukong dan perusahaan besar untuk memberikan saham kepada pengusaha pribumi. Usaha-usaha ini tidak memiliki dampak luas dan mungkin hanya bisa semakin menyadarkan betapa besar peranan cukong dan semakin membuat orang Indonesia beretnis Cina menjadi sasaran kritik utama.

            Soeharto juga mempunyai anak didik yang bernama Dr. Bacharuddin Jusuf Habibie yang nantinya menjadi presiden Indonesia ketika dipenghujung dekade. Habibie lahir di Sulawesi dan berdarah campuran Jawa Bugis. Habibie tampil menonjol di sekolah. Dia digambarkan sebagai jenius oleh para pengagumnya.

            Habibie merupakan kombinasi unik dari latar belakang sipil, kecerdasan akademis kesalehan islami dan kedekatan kepada Soeharto yang membuatnya sebagai kunci menuju masa depan bagi banyak kaum intelektual-kelas-menengah Islam.



            Atas kecerdasannya, Habibie ditunjuk menjadi ketua ICMI. Yang mengubah konteks politik dan religius di Indonesia. ICMI merupakan lambang rekonsiliasi antara negara dan Islam Medornis yang tidak terbayangkan sebelumnya. Namun, terjadi perdebatan panjang tentang siapa yang mengooptasi siapa dengan dibentuknya ICMI.

            Pada bulan Agustus 1992, ICMI memiliki 11.000 anggota dan bertambah menjadi 40.000 tujuh bulan kemudian. Namun, Abdurrahman Wahid menolak bergabung dan dengan konsisten mencela ICMI sebagai organisasi elitis sektarian yang bisa mengancam Indonesia yang Pluralis.

            Meningkatnya rasa keislaman didorong antara lain oleh korupsi elit dan pemameran kekayaan perang-perangan yang dimungkinkan oleh korupsi itu. Korupsi rezim sudah begitu menggurita dan menjadi rahasia umum didalam dan luar negeri. Semua anak Soeharto menumpuk kekayaan : putrinya Siti Hardiyanti Rukmana, Siti Hediyadi Hariyadi, dan Siti Endang Adiningsih, serta putranya Sigit Haryoyudanto, Bambang Triatmojo, dan Hutomo Mandala Putra. Mereka menjalankan perusahaan pengumpul uang berskala besar. Perusahaan Hutomo diperkirakan mengumpulkan pendapatan lebih dari US$ 500 juta. Anak-anak Soeharto menikmati transakasi istimewa dalam jalan tol impor komoditas strategis, eksplorasi sumber daya alam, dan dalam banyak bidang lain. Bebepara cukong yang dulu mendapatkan kekayaan kotor hasil kerjasama dengan Soeharto kini dengan sukses mengubah bisnisnya menjadi bisnis yang legal.

            Kekayaan berlebih keluarga Soeharto, para kroni dan cukong, jelas melukai rakyat jelata Indonesia dan usahawan pribumi, sehingga memicu respon bersentimen agama.

            Hal yang lebih signifikan lagi adalah berdirinyaBank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 yang dijalankan berdasarkann prinsip-prinsip Islam, ddengan tidak memberlakukan bunga dan beroperasi dengan orrtodoks bagi-hasil dan bagi-rugi. ICMI mendukung inisiatif ini dan Soeharto membantu dengan uang dari salah satu yayasan yang ia kendalikan.

            Ketika muncul tuntutan akan adanya masyarakat yang lebih adil dan ketika perilaku rezim semakin menyimpang, pendekatan represif ABRI terhadap segala masalah menimbulkan insiden heboh yang berdampak internasional. Pada tanggal 12 November 1991, iring-iringan jenazah dipemakaman Santa Cruz di ibu kota Timor Timur, Dili, berubah menjadi demonstrasi pro-kemerdekaan. Di hadapan kamera televisi internasional dan para fotografer, ABRI tampak menembaki kerumunan massa. Militer kemudian mengakui ada 19 orang terbunuh, sebuah investigasai pemerintah memperkirakan ada sekitar 50, dan sumber-sumber lain mengatakan korban sejumlah 100 orang atau lebih. Satu laporan dari  Portugal mengatakan : 271 orang tewas, 382 orang luka-luka, dan 250 orang hilang. Pembantaian ini menempatkan kekuasaan Indonesia atas Timor-Timur dalam agenda hak asasi manusia internasional. Dan dampak dari peristiwa tersebut, Pemerintah Kanada, Belanda, dan Denmark membatalkan program-program bantuan.



            Soeharto memerintahkan penyelidikan terhadap pembantaian Dili yang kemudian direspon antara skeptis dan terkejut. Penyelidikan ini mengkritik ABRI atas penggunaan kekerasan secara berlebihan, dua jenderral dicopot dari kedudukan mereka, dan beberapa prajurit dihukum. Ali Alatas mengunjungi beebagai negara untuk meredakan isu ini.

            Secara umum, sebagian besar pemerintahan dunia tetap mengancam Timor-Timur sebagai isu pinggiran-meskipun sangat tidak menyenangkan-sedangkan kalangan LSM, intelektual, dan aktivis HAM menganggapnya sebagai prioritas utama.


            Militer menangkap pemimpin Timor-Timur, Ray Kala Xanana Gusmao, pada bulan November 1992 dan memutuskan dia dari hubungan dengan pihak lain, namun anehnya militer tidak membunuhnya. Xanana dituduh melakukan pemberontakan, diadili, dan dihukum penjara seumur hidup, yang tak lama kemudian diubah menjadi 20 tahun.

            Seiring dengan ABRI yang terus memberikan bukti kepada dunia mengenai betapa rezim ini begitu mengendalkan kekerasan, semakin meningkat pula tekanan terhadap pemerintahan demokrasi Barat untuk menghukum Indonesia karena alasan HAM. Namun, selama perekonomian masih stabil dan kekuasaan Soeharto tampak masih langgeng, kebanyakan pemerintah asing bersikap hati-hati untuk mengutuk pelanggaran HAM Jakarta. Kebanyakan ekonom yang tertarik dengan Indonesia terus meyakinkan duniabahwa fundamental ekonomi Indonesia baik-baik saja. Dan represi rezim pun tampak efektif meskkipun sebenarnya bersifat gegabah dan berpikiran pendek.

            Pemilu Juni 1992 lagi-lagi dimenangkanGolkar, namun tetap membunyikan peringatan bahaya dalam koridor kekuasaan Jakarta. Golkar meraih 68,1% suara, atau turun 5,1% dibandingkan pemilu 1987. PPP tampaknya meraih 1% perpindahan suara ini, naik dari 16% tahun 1987 menjadi 17% tahun 1992. PDI memperoleh kenaikan suara yang paling besar, naik dari 10,9% menjadi 14,9%.

            ABRI dibentuk pada prinsipnya sebagai satu angkatan bersenjata dan kekuatan polisi untuk keamanan dalam negeri, dan bukan sebagai kekuatan pertahanan luar. Pada tahun 1993, angkatan darat memiliki 211.000 personel, ditambah 99.000 pegawai sipil, dan direncanakan akan meningkat menjadi 243.000. polisi memiliki 180.000 personel, ditambah 24.000 orang sipil , dan direncanakan akan meningkat menjadi 192.000 pada tahun 1999.

            Sebaliknya , pada tahun 1993, angkatan laut hanya memiliki 42.000 personel ditambah 15.000 orang sipil, sedangkan angkatan udara memiliki 19.000 personel ditambah 10.000 pegawai sipil.

            Hubungan ABRI-Soeharto merupakan kombinasi dari saling ketergantungan dan ketidakpercayaan. Saling ketidakpercayaan itu menjadi lebih kuat setelah hasil sidang MPR Maret 1993 yang kembali memilih Soeharto sebagai presiden untuk keenam kalinya. Soeharto selalu bisa memilih wakil presiden yang akan mendampinginya, dimana wakil presiden terakhir yang dipilihnya adalah sudharmonoyang tidak disukai ABRI. Sekarang militer betrtindak untuk memastikan hasil yang lebih dengan cara cepat mengumumkan bahwa ABRI mencalonkan jenderal Try Sutrisno.






B. Upaya mengatasi krisis dan meredam oposisi

            Krisis moneter yang melanda Asia pada tahun 1997 menerpa juga ke Indonesia. Bahkan, krisis itu menerjang juga sektor krisis ekonomi. Pada 8 Oktober 1997, Presiden meminta bantuan IMF dan Bank Dunia untuk memperkuat sektor keuangan dan menyatakan badai pasti berlalu. Presiden minta seluruh rakyat tetap tabah dalam menghadapi gejolak krisis moneter (29 November 1997).
            Di tengah krisis ekonomi yang parah dan adanya penolakan yang cukup tajam, pada 10 Maret 1998, MPR mengesahkan Soeharto sebagai presiden untuk ketujuh kalinya. Kali ini, Prof Ing BJ Habibie sebagai wakil presiden. Pada 17 Maret 1998, ia menyumbangkan seluruh gaji dan tunjangannya sebagai presiden dan meminta kerelaan para pejabat tinggi lainnya untuk menyerahkan gaji pokoknya selama satu tahun dalam rangka krisis moneter.
            Menghadapi tuntutan untuk mundur, pada 1 Mei 1998, Soeharto menyatakan bahwa reformasi akan dipersiapkan mulai tahun 2003. Ketika di Mesir pada 13 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan bersedia mundur kalau memang rakyat menghendaki dan tidak akan mempertahankan kedudukannya dengan kekuatan senjata. Sebelas menteri bidang ekonomi dan industri (ekuin) Kabinet Pembangunan VII mengundurkan diri (20 Mei 1998). Krisis moneter dan ekonomi benar-benar menggerogoti sistem kepemimpinannya. Dampaknya, Soeharto tidak bisa bertahan di pucuk kepemimpinan negeri.
            Hanya berselang 70 hari setelah diangkat kembali menjadi presiden untuk periode yang ketujuh kalinya, Soeharto terpaksa mundur dari jabatannya sebagai presiden. Presiden Soeharto lengser tepat 21 Mei 1998. Tepat pukul 09.00 WIB (Waktu Indonesia Barat), Soeharto berhenti dari jabatannya sebagai presiden. Layar kaca televisi saat itu menyiarkan secara langsung detik per detik proses pengunduran dirinya.
            Tanggal 12-20 Mei 1998 menjadi periode yang teramat panjang. Bagaimanapun, masa-masa itu kekuasaannya semakin tergerus oleh berbagai aksi dan peristiwa. Aksi mahasiswa menyebar ke seantero negeri. Ribuan mahasiswa menggelar aksi keprihatinan di berbagai tempat. Mahasiswa Trisaksi, Jakarta mengelar aksinya tidak jauh dari kampus mereka. Peserta aksi mulai keluar dari halaman kampus dan memasuki jalan artileri serta berniat datang ke Gedung MPR/DPR yang memang sangat stategis. Tanggal 12 Mei 1998 sore, terdengar siaran berita meninggalnya empat mahasiswa Trisakti.
            Sehari kemudian, tanggal 13 Mei 1998, jenasah keempat mahasiswa yang tewas diberangkatkan ke kediaman masing-masing. Mahasiswa yang hadir menyanyikan lagu Gugur Bunga. Tewasnya para mahasiswa disiarkan secara luas melalui pemberitaan radio, televise, dan surat kabar. Tewasnya keempat mahasiswa seakan sebagai ledakan suatu peristiwa yang lebih besar. Kamis, 14 Mei 1998, ibukota negara (Jakarta) dilanda kerusuhan hebat. Tanggal 15 Mei 1998, pesawat yang membawa Presiden Soeharto dan rombongan mendarat menjelang pukul 05.00 WIB pagi di pangkalan udara utama TNI AU Halim Perdanakusuma dari kunjungan ke Kairo, Mesir untuk mengikuti Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Kelompok 15 (Group 15/G-15).
Tanggal 16 Mei 1998, Presiden mengadakan serangkaian pertemuan termasuk berkonsultasi dengan unsure pimpinan DPR. Tanggal 17 Mei 1998, Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya Abdul Latief mengajukan surat pengunduran diri sebagai menteri. Tanggal 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa mendatangi Gedung MPR/DPR. Aksi tersebut berakhir seiring dengan mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998.
           
            Mereka yang tewas adalah dua mahasiswa angkatan 1995 dan dua mahasiswa angkatan 1996. Angkatan 1995 terdiri dari Hery Hartanto (Fakultas Teknik Industri Jurusan Mesin) dan Hafidhin Alifidin Royan (Fakultas Teknik Industri Jurusan Mesin). Sedang, mahasiswa yang tewas angkatan 1996 adalah Elang Mulia Lesmana (Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Jurusan Arsitektur) dan Hendriawan Sie (Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen) .
Soeharto membangun dan memperluas konsep "Jalan Tengah"-nya Jenderal Nasution menjadi konsep dwifungsi untuk memperoleh dukungan basis teoritis bagi militer untuk memperluas pengaruhnya melalui pejabat-pejabat pemerintahan, termasuk cadangan alokasi kursi di parlemen dan pos-pos utama dalam birokrasi sipil. Peran dwifungsi ini adalah peran militer di bidang politik yang permanen.

Sepak terjang Ali Murtopo dengan badan inteligennya mulai mengancam Soeharto. Persaingan antara Ali Moertopo dan Sumitro dipergunakan untuk menyingkirkan Ali. Namun Sumitro pun segera ditarik dari jabatannya dan kendali Kopkamtib dipegang langsung oleh Soeharto karena dianggap potensial mengancam. Beberapa bulan setelah peristiwa Malari sebanyak 12 surat kabar ditutup dan ratusan rakyat Indonesia termasuk mahasiswa ditangkap dan dipenjarakan.
            Pada 1978 untuk mengeliminir gerakan mahasiswa maka segera diberlakukannya NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan). Kebijakan ini ditentang keras oleh banyak organisasi mahasiswa. Hubungan kegiatan mahasiswa dengan pihak kampus hanyalah kepada mereka yang diperbolehkan pemerintah lewat mekanisme kontrol dekanat dan rektorat.
            Mulut pers pun dibungkam dengan lahirnya UU Pokok Pers No. 12 tahun 1982. UU ini mengisyaratkan adanya restriksi atau peringatan mengenai isi pemberitaan ataupun siaran. Organisasi massa yang terbentuk harus memperoleh izin pemerintah dengan hanya satu organisasi profesi buatan pemerintah yang diperbolehkan berdiri. Sehingga organisasi massa tak lebih dari wayang-wayang Orde Baru.
            Kemudian pada tahun 1979-1980 muncul sekelompok purnawirawan perwira tinggi angkatan bersenjata dan tokoh-tokoh sipil yang dikenal kritis, yang tergabung dalam Petisi 50, mengeluarkan serial selebaran yang mengeluhkan sikap politik pemerintah Orde Baru yang menjadikan Angkatan Darat sebagai pendukung kemenangan Golkar, serta menuntut adanya reformasi politik. Sebagai balasannya, pemerintah mencekal mereka. Kelompok ini pun gagal serta tak pernah mampu tampil lagi sebagai kelompok oposisi yang efektif terhadap pemerintahan Orde Baru.

C. Puncak Orde Baru

            Pada masa pemerintahannya, Presiden Soeharto menetapkan pertumbuhan ekonomi sebagai pokok tugas dan tujuan pemerintah. Dia mengangkat banyak teknokrat dan ahli ekonomi yang sebelumnya bertentangan dengan Presiden Soekarno yang cenderung bersifat sosialis. Teknokrat-teknokrat yang umumnya berpendidikan barat dan liberal (Amerika Serikat) diangkat adalah lulusan Berkeley sehingga mereka lebih dikenal di dalam klik ekonomi sebagai Mafia  Berkeley di kalangan Ekonomi, Industri dan Keuangan Indonesia. Pada masanya, Indonesia mendapatkan bantuan ekonomi dan keuangan dari negara-negara donor (negara-negara maju) yang tergabung dalan IGGI yang diseponsori oleh pemerintah Belanda. Namun pada tahun 1992, IGGI dihentikan oleh pemerintah Indonesia karena dianggap turut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia, khususnya dalam kasus Timor Timur pasca Insiden Dili. Peran IGGI ini digantikan oleh lembaga donor CGI yang disponsori Perancis. Selain itu, Indonesia mendapat bantuan dari lembaga internasional lainnya yang berada dibawah PBB seperti UNICEF, UNESCO dan WHO. Namun sayangnya, kegagalan manajemen ekonomi yang bertumpu dalam sistem trickle down effect (menetes ke bawah) yang mementingkan pertumbuhan dan pengelolaan ekonomi pada segelintir kalangan serta buruknya manajemen ekonomi perdagangan industri dan keuangan (EKUIN) pemerintah, membuat Indonesia akhirnya bergantung pada donor Internasional terutama paska Krisis 1997. Dalam bidang ekonomi juga, tercatat Indonesia mengalami swasembada beras pada tahun 1984. Namun prestasi itu ternyata tidak dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian kemajuan ekonomi Indonesia saat itu dianggap sangat signifikan sehingga Indonesia sempat dimasukkan dalam negara yang mendekati negara-negara Industri Baru bersama dengan Malaysia, Filipina dan Thailand, selain Singapura, Republik Cina, dan Korea Selatan.

            Di bidang politik, Presiden Soeharto melakukan penyatuan partai-partai politik sehingga pada masa itu dikenal tiga partai politik yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dalam upayanya menyederhanakan kehidupan berpolitik di Indonesia sebagai akibat dari politik masa presiden Soekarno yang menggunakan sistem multipartai yang berakibat pada jatuh bangunnya kabinet dan dianggap penyebab mandeknya pembangunan. Kemudian dikeluarkannnya UU Politik dan Asas tunggal Pancasila yang mewarnai kehidupan politik saat itu. Namun dalam perjalanannya, terjadi ketimpangan dalam kehidupan politik di mana muncullah istilah "mayoritas tunggal" di mana GOLKAR dijadikan partai utama dan mengebirikan dua parpol lainnya dalam setiap penyelenggaraan PEMILU. Berbagai ketidakpuasan muncul, namun dapat diredam oleh sistem pada masa itu.
            Seiring dengan naiknya taraf pendidikan pada masa pemerintahannya karena pertumbuhan ekonomi, muncullah berbagai kritik dan ketidakpuasan atas ketimpangan ketimpangan dalam pembangunan. Kesenjangan ekonomi, sosial dan politik memunculkan kalangan yang tidak puas dan menuntut perbaikan. Kemudian pada masa pemerintahannya, tercatat muncul peristiwa kekerasan di masyarakat yang umumnya sarat kepentingan politik, selain memang karena ketidakpuasan dari masyarakat.

D. Kejatuhan Presiden Soeharto

            Pada 1997, menurut Bank Dunia, 20 sampai 30% dari dana pengembangan Indonesia telah disalahgunakan selama bertahun-tahun. Krisis finansial Asia pada tahun yang sama tidak membawa hal bagus bagi pemerintahan Presiden Soeharto ketika ia dipaksa untuk meminta pinjaman, yang juga berarti pemeriksaan menyeluruh dan mendetail dari IMF.
Meskipun sempat menyatakan untuk tidak dicalonkan kembali sebagai Presiden pada periode 1998-2003, terutama pada acara Golongan Karya, Soeharto tetap memastikan ia terpilih kembali oleh parlemen untuk ketujuh kalinya di Maret 1998. Setelah beberapa demonstrasi, kerusuhan, tekanan politik dan militer, serta berpuncak pada pendudukan gedung DPR/MPR RI, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 untuk menghindari perpecahan dan meletusnya ketidakstabilan di Indonesia. Pemerintahan dilanjutkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie.
            Dalam pemerintahannya yang berlangsung selama 32 tahun lamanya, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan termasuk korupsi dan pelanggaran HAM. Hal ini merupakan salah satu faktor berakhirnya era Soeharto.
            Di Credentials Room, Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Presiden Soeharto membacakan pidato yang terakhir kali, demikian:
Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional.
            Demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut.
            Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi.
            Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan secara sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari Kamis, 21 Mei 1998.
Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden RI saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan DPR dan juga adalah pimpinan MPR pada kesempatan silaturahmi. Sesuai Pasal 8 UUD 1945, maka Wakil Presiden RI, Prof. Dr. Ing. BJ Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden/Mandataris MPR 1998-2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan-kekurangannya semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan UUD 1945.
            Mulai hari ini pula Kabinet Pembangunan VII demisioner dan kepada para menteri saya ucapkan terima kasih. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan DPR, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya saudara wakil presiden sekarang juga akan melaksanakan sumpah jabatan presiden di hadapan Mahkamah Agung RI.
            Sesaat kemudian, Presiden Soeharto menyerahkan pucuk pimpinan negeri kepada Prof. Dr. Ing. BJ Habibie. Setelah melaksanakan sumpah jabatan, akhirnya BJ Habibie resmi memangku jabatan presiden ke-3 RI. Ucapan selamat datang mulai dari mantan Presiden Soeharto, pimpinan dan wakil-wakil pimpinan MPR/DPR, para menteri serta siapa saja yang turut dalam pengucapan sumpah jabatan presiden ketika itu.
            Tak berselang terlalu lama, Menteri Pertahanan Keamanan merangkap Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto membacakan pernyataan sikap, demikian: pertama, memahami situasi yang berkembang dan aspirasi masyarakat, ABRI mendukung dan menyambut baik permintaan berhenti Bapak Soeharto sebagai Presiden RI serta berdasarkan konstutusi mendukung Wakil Presiden Bapak BJ Habibie sebagai Presiden RI.
            Kedua, ABRI yang tetap kompak dan satu berharap dan mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menerima kehendak pribadi Presiden Soeharto tersebut yang telah sesuai dengan konstitusi, yakni Pasal 8 UUD 1945.
            Ketiga, dalam hal ini, ABRI akan tetap berperan aktif guna mencegah penyimpangan dan hal-hal lain yang dapat mengancam keutuhan bangsa.
            Keempat, menjunjung tinggi nilai luhur budaya bangsa, ABRI akan tetap menjaga keselamatan dan kehormatan para mantan Presiden/Mandataris MPR termasuk Bapak Soeharto beserta keluarganya. Kelima, ABRI mengajak semua pihak agar bersikap tenang, mencegah terjadinya kerusuhan dan tindak kekerasan yang akhirnya akan merugikan masyarakat sendiri.

E.Beberapa Contoh Pelanggaran Pada Saat itu

1. kisah tentang tertangkapnya Xanana Gusmao pada 20 November 1992.

Cerita bermula dari bangkrutnya Bank Summa pada 1992. Ada kebijakan bahwa Bank Summa hanya bisa mengembalikan uang nasabah tak lebih dari 10 juta. Lalu ada seorang mahasiswa yang hendak mengambil uangnya memaksa agar semua tabungannya yang berjumlah 11 juta diserahkan. Tapi karena kebijakan tadi itu maka Bank Summa hanya bisa mengembalikannya sebanyak 10 juta. Mahasiswa itu ngotot meminta 11 juta.
Kebetulan waktu itu Theo ada di tempat kejadian. Naluri intelijen Theo muncul. Ia menanyai identitas mahasiswa tersebut. Ternyata mahasiswa itu anak orang biasa yang berasal dari daerah yang dikenal miskin. Uang 10 juta waktu itu jelas banyak sekali.
Karena curiga, rumah mahasiswa itu digeledah. Ternyata di sana banyak ditemukan mata uang asing dengan jumlah banyak. Dari situ terbongkar bahwa si mahasiswa itu adalah penghubung Xanana dengan dunia internasional. Setelah diinterogasi, akhirnya didapat info di mana Xanana bersembunyi. Keesokan paginya 20 November 1992 Xanana Gusmão ditangkap oleh Team Kolakops Timor Timur pada saat sedang tidur.Ia tertangkap di rumah seorang polisi lalu lintas bernama Augusto. Setelah ditangkap dia diserahkan kepada Pangkolakops Timor Timur Brigjen TNI Theo Sjafei dan di kediamannya ia diperlakukan antara sesama panglima perang, dan kemudian diserahkan ke sel Polwil Timor Timur.

2. Pembunuhan terhadap seorang aktifis buruh perempuan, Marsinah. Tanggal 8 Mei 1993

            Marsinah adalah salah seorang karyawati PT. Catur Putera Surya yang aktif dalam aksi unjuk rasa buruh. Keterlibatan Marsinah dalam aksi unjuk rasa tersebut antara lain terlibat dalam rapat yang membahas rencana unjuk rasa pada tanggal 2 Mei 1993 di Tanggul Angin Sidoarjo.
3 Mei 1993, para buruh mencegah teman-temannya bekerja. Komando Rayon Militer (Koramil) setempat turun tangan mencegah aksi buruh.
4 Mei 1993, para buruh mogok total mereka mengajukan 12 tuntutan, termasuk perusahaan harus menaikkan upah pokok dari Rp 1.700 per hari menjadi Rp 2.250. Tunjangan tetap Rp 550 per hari mereka perjuangkan dan bisa diterima, termasuk oleh buruh yang absen.
Sampai dengan tanggal 5 Mei 1993, Marsinah masih aktif bersama rekan-rekannya dalam kegiatan unjuk rasa dan perundingan-perundingan. Marsinah menjadi salah seorang dari 15 orang perwakilan karyawan yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan.
Siang hari tanggal 5 Mei, tanpa Marsinah, 13 buruh yang dianggap menghasut unjuk rasa digiring ke Komando Distrik Militer (Kodim) Sidoarjo. Di tempat itu mereka dipaksa mengundurkan diri dari CPS. Mereka dituduh telah menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan masuk kerja. Marsinah bahkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya dipanggil pihak Kodim. Setelah itu, sekitar pukul 10 malam, Marsinah lenyap.
Mulai tanggal 6,7,8, keberadaan Marsinah tidak diketahui oleh rekan-rekannya sampai akhirnya ditemukan telah menjadi mayat pada tanggal 8 Mei 1993.

3.Kasus Tanah Koja (1995)

     Bentrokan dipicu rencana Pemerintah Provinsi DKI menggusur sebagian lokasi makam Mbah Priuk yang dikeramatkan. Warga, terutama mereka yang mengatasnamakan ahli waris tanah tersebut, berusaha mempertahankan Mbah Priuk.

     Kuasa hukum ahli waris makam Mbah Priuk, Zulhendrihasan, mengatakan, tanah ini awalnya makam Habib Hasan bin Muhammad Al Haddad. Saudagar Arab itu meninggal tahun 1756 karena kapalnya terkena badai di laut utara Jakarta.

     Saat Habib Hasan dimakamkan, batu nisannya adalah dayung patah dan ”periuk” nasi milik Habib Hasan. Di makam itu juga ditanam bunga tanjung. Zulhendrihasan meyakini hal inilah awal dari penyebutan nama Tanjung Priok.

     Sebelum tahun 1997, lokasi itu merupakan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Dobo yang diisi oleh 28.500 unit makam. Luas TPU dan kawasan sekitarnya mencapai 145,2 hektar dan berada di Jalan Dobo, Jakarta Utara. Para ahli waris Habib Hasan mengklaim tanah itu sebagai milik mereka berdasarkan hak Eigendom Verponding No 4341 dan No 1780.

     Sementara pihak PT Pelindo II mengklaim tanah itu berdasarkan sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Koja Utara, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Jakarta Utara pada 21 Januari 1987. Dengan sertifikat itu, PT Pelindo II berniat memperluas terminal bongkar muat peti kemas sesuai dengan rencana induk pelabuhan.

     Mendengar hal itu, pihak ahli waris melakukan protes dan memeriksa status kepemilikan tanah ke Kantor Pertanahan Jakarta Utara. Kantor Pertanahan Jakarta Utara mengeluarkan surat No 182/09.05/HTPT yang menyatakan bahwa status tertulis tanah di Jalan Dobo itu atas nama Gouvernement Van Nederlandch Indie dan telah diterbitkan sertifikat hak pengelolaan No 1/Koja Utara atas nama Perum Pelabuhan II.

     Pada periode 1995-1997, sebanyak 28.500 kerangka dipindahkan ke TPU Budidarma, Semper, Jakarta Utara. Pada 21 Agustus 1997, kerangka Habib Hasan juga dipindah ke TPU Budidarma.










BAB 3

PENUTUP


A.Kesimpulan
    Dapat disimpulkan bahwa pada masa orde baru dalam pemerintahan presiden Soeharto terjadi perombakan besar berpengaruh  besar pada majunya Negara Indonesia, namun seiring dengan banyaknya korupsi merajalela pada zaman itu ada pula pengaruh negatifnya.

STRUKTUR DAN FUNGSI POLITIK SISTEM PEMERINTAHAN DAN DEMOKRASI



A. Latar Belakang
Politik adalah suatu proses dimana masyarakat memutuskan bahwa aktivitas tertentu adalah lebih baik dari yang lain dan harus dilaksanakan. Dengan demikian struktur politik meliputi struktur hubungan antara manusia dengan pemerintah. Selain itu, struktur politik merupakan bangunan yang nampak secara jelas (kongkret) dan yang tak nampak secara jelas. faktor-faktor yang bersifat informal (tidak atau kurang resmi) yang dalam kenyataan mempengaruhi cara kerja aparat masyarakat untuk mengemukakan, menyalurkan, menerjemahkan, mengkonversi tuntutan, dukungan, dan masalah tertentu dimana tersangkut keputusan yang berhubungan dengan kepentingan umum. Lembaga yang dapat disebut sebagai mesin politik resmi atau formal, yang dengan absah mengidentifikasi segala masalah, menentukan dan menjalankan segala keputusan yang mengikat seluruh anggota masyarakat untuk mencapai kepentingan umum.
Struktur politik oleh tokoh politik Soekarno adalah kabinet gotong-royong dimana anggota kabinet dianggap sebagai anggoata keluarga yang rukun. Dewan Nasional dan Kabinet gotong-royong dibentuk presiden pada tanggal 21 Februari 1957. yang disetujui oleh partai-partai hanyalah pembentukan Denas , denas ini langsung di ketuai oleh Presiden dengan anggotanya sebanyak 42 orang. Wakil ketua merangkap Sekretaris badan ini adalah Ruslan Abdoelgani, sedang anggota terdiri atas apa yang ketika itu disebut golongan fungsional. Tokoh politik yang menjabat presiden (kepala negara dan kepala pemerintahan menurut UUD 1945) meningkatkan program pengembalian irian barat yang puncaknya dicanangkan pada tanggal 19 Desember 1961 yang kemudian terkenal dengan Tri Komando Rakyat (Trikora). Dalam operasi mandala yang dilancarkan untuk mengendaliakan irian barat, tokoh politik mendapat dukungan dari angkatan bersenjata, dan juga dari PKI yang ketika itu berorientasi ke Moskow dan dapat mengusahakan persenjaraan modern dari Uni Soviet. 

1
BAB II
PEMBAHASAN

A. STRUKTUR DAN FUNGSI POLITIK
Struktur politik adalah susunan komponen-komponen politik yang saling berhubungan satu sama lain atau secara fungsional diartikan sebagai pelembagaan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk sistem politik. Struktur politik suatu negara menggambarkan susunan kekuasaan di dalam negara itu. Struktur politik mempunyai kaitan yang erat dengan struktur-struktur lainnya yang ada di dalam masyarakat, seperti struktur ekonomi, struktur sosial, dan struktur budaya. Keseluruhan struktur-struktur ini membentuk bangunan masyarakat. Struktur politik Indonesia diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang secara garis besar terdiri atas suprastruktur dan infrastruktur politik. Berdasarkan kategori lain, struktur politik dibagi atas struktur politik formal dan struktur politik informal. Struktur politik merupakan keseluruhan bagian atau komponen (yang berupa lembaga-lembaga) dalam suatu sistem politik yang menjalankan fungsi atau tugas tertentu. Umumnya struktur yang dimiliki oleh suatu sistem politik terdapat beberapa kategori seperti, kelompok kepentingan, partai politik, badan peradilan, dewan eksekutif, legislative, birokrasi dsb. Akan tetapi struktur tersebut tidak banyak membantu dalam memperbandingkan satu system politik yang satu terhadap system politik yang lainnya terkecuali struktur politik tersebut berjalan beriringan dengan fungsi dari system politik itu sendiri, atau dengan kata lain struktur dapat efektif dan tertata sejauh fungsinya sesuai dengan system politik yang ada.
Guna komunikasi politik adalah untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat baik pikiran intra golongan, institut, asosiasi ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintahan. Keempat fungsi diatas sering disebut dengan fungsi input, yang oleh Almond & Coleman disederhanakan menjadi :

2

·         Political ssocialization and recruitment
·         Interest articulation
·         Interest aggregation
·         Political communication

Tantangan yang dihadapi sistem politik Indonesia antara lain juga berhubungan dengan perkembangan diversifikasi komoditi ekspor. Bila usaha ekstraktif eksploitasi kayu dan rempah-rempah tidak di hitung, maka hasil pertanian hanya berkisar 11,6% dari empat jenis kelompok komoditi dimana minyak bumi meliputi 68,9%. Hal itu akan nampak dalam peranan ekspor komoditi nonmigas yang makin lama makin meningkat. Persoalan yang cukup rumit menjadi masalah bagi sistem politik indonesia yang berhubungan dengan peranan golongan tani ialah hal bahwa pulau jawa yang hanya meliputi 6% dari luas wilayah indonesia, dari kepadatan penduduk rata-rata 607 orang/km2 atau di diami oleh 81,8 juta dari 129,1 juta penduduk Indonesia. Ini berarti bahwa rata-rata petani hanya mengolah tanah 0,5 Ha. Dapat dimengerti mengapa dalam pelita misalnya, terdapat serangkaian program yang memprioritaskan sektor pertanian. golongan buruh merupakan kelompok yang memperoleh kehidupan dari penyumbangan tenaga dalam proses produksi. Mereka rata-rata hidup di kota-kota atau sekitarnya, karena disanalah kebanyakan industri berdiri. Penduduk kota di Indonesia di perkirakan sebanyak 17%.
Golongan menengah merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai kehidupan diluar pengolahan tanah dan “penjualan tenaga” secara langsung. Profesi mereka kebanyakan seperti dokter, advokat, pegawai negeri, pemilik modal atau usahawan.
Golongan intelegensia ialah kelompok yang berkat kelebihan pengetahuannya dibandiangkan dengan rakyat kebanyakan mempunyai gagasan, idealisme dan konsepsi tentang masyarakat bagaimana sebaiknya diwujudkan. Intelegensia ini sangat sedikit jumlahnya, tetapi sangat potensial dan berperan.
Kriterium golongan ini lebih bersifat berhubungan dengan soal kemampuannya dan sikap mentalnya yang menghendaki kemajuan berbagai bidang. Intelegensia dalam perwujudannya lebih lanjut dapat menyebar menjadi rupa-rupa pengelompokan formal seperti administrator, militer, anggota parpol, atau berdiri sendiri sebagai tokoh politik. 
3
1. Fungsi Politik

          Fungsi politik adalah pemenuhan tugas dan tujuan struktur politik. Jadi, suatu struktur politik dapat dikatakan berfungsi apabila sebagian atau seluruh tugasnya terlaksana dan tujuannya tercapai. Oleh karena itu, struktur politik di bedakan atas infrastruktur politik, yaitu struktur politik masyarakat atau rakyat, suasana kehidupan politik masyarakat, sektor politik masyarakat, dan suprastruktur politik, yaitu struktur politik pemerintahan, sektor pemerintahan, suasana pemerintahan, Sektor politik pemerintahan. Fungsi yang di tunaikan oleh struktur politik masyarakat meliputi :
a)      pendidikan politik, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Pendidikan politik ini dapat diselenggarakan melalui bahan bacaan seperti surat kabar, siaran radio, televisi, dan lembaga atau asosiasi dengan cara pemberian materi politik kepada masyarakat.
b)      Mempertemukan kepentingan yang aneka ragam dan nyata-nyata hidup dalam masyarakat. Dengan adanya interaksi dan kerjasama, maka dapat terwujud pola hubungan baru yang disebut pola akomodasi atau penyesuaian. Fungsi ini disebut fungsi artikulasi kepentingan (interest articulation function).
c)      Agregasi kepentingan, yaitu menyalurka segala hasrat/aspirasi dan pendapat masyarakat kepada pemegang kekuasaan yang berwenangagar tuntutan atau dukungan menjadi perhatian dan menjadi keputusan politik. Fingsi ini disebut fungsi agregatif (aggregative function).
d)     Seleksi kepemimpinan, yaitu menyelenggarakan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin bagi masyarakat. Penyelenggaraan seleksi ini di lakukan secara terencana dan teratur berdasarkan hukum kemasyarakatan dan norma serta harapan masyarakat. Herman Finner menguraikan sifat-sifat ideal seorang pemimpin, yaitu yang mempunyai kesadaran, kebulatan pandangan.



4
Dalam suatu negara Politik sangat berguna sebagai pengatur kehidupan masyarakatnya, jika tidak ada Politik dalam suatu negara, maka kehidupan suatu negara akan menjadi berantakan, tidak ada tujuan, tidak ada undang-undang, tidak ada hukum dan tidak ada yang mengatur kehidupan negara, hal ini yang membuat politik sangat diperlukan dalam kehidupan bernegara. Adapun fungsi politik sebagai berikut :
v  Perumusan kepentingan
v  Pemaduan kepentingan
v  Pembuatan kebijakan umum
v  Penerapan kebijakan
v  Pengawasan pelaksanaan kebijakan













5
2. Fungsi Politik Lainnya

Apabila kita bisa mengetahui bagaimana bekerjanya suatu keseluruhan system, dan bagaimana lembaga-lembaga politik yang terstruktur dapat menjalan fungsi barulah analisa perpandingan politik dapat memiliki arti. Lembaga politik mempunya tiga fungsi sebagaimana yang telah digambarkan oleh prof Almond sebagai berikut :
  1. Sosialisasi politik. Merupakan fungsi untuk mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk, atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politik, administrative, dan yudisial tertentu.
  2. Rekruitmen politik. Merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian.
  3. komunikasi politik. Merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam system politik. Ketiga fungsi diatas tidak secara langsung terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan instansi Negara, akan tetapi peranannya sangat penting dalam cara bekerja system politik
4.      Artikulasi Kepentingan. Merupakan proses penentuan kepentingan-kepentingan yangdikehendaki dari sistem politik. Dalam hal ini rakyat menyatakankepentingan-kepentingannya yang dikehendaki dari sistem politik,kepentingan mereka kepada lembaga-lembaga atau pemerintah melaluikelompok-kelompok kepentingan yang mereka bentuk bersama oranglain dan juga memiliki kepentingan yang sama, atau seperti dalamsistem politik tradisional, kadang-kadang mengatakan kepentingannyapada pejabat pemerintah.
  1. Agregasi Kepentingan. Merupakan proses perumusan alternatif dengan jalan penggabungan atau penyesuaian kepentingan-kepentingan yang telah diartikan atau dengan merekrut calon-calon pejabat yang menganut pola kebijaksanaan tertentu.


6
B. SISTEM PEMERINTAHAN DAN DEMOKRASI  
1. Sistem pemerintahan

Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut. Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut.Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh. Secara sempit, sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri.







7
            Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan undang – undang dasar 1945 sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :
Ø  Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka
Ø  Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)
Ø  Kekuasaan Negara yang tertinggi berada di tangan majelis permusyawaratan rakyat
Ø  Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi dibawah MPR. Dalam menjalankan pemerintahan negara kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan prsiden
Ø  Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden harus mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat dalam membentuk undang – undang dan untuk menetapkan anggaran dan belanja Negara
Ø  Menteri Negara adalah pembantu presiden yang mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR
Ø  Kekuasaan kepala Negara tidak terbatas. presiden harus memperhatikan dengan sungguh – sungguh usaha DPR.
Menurut klasifikasinya ,sistem pemerintahan terbagi menjadi dua yaitu :
       I.            sistem pemerintahan parlementer (parliamentary executive / cabinet goverment system) Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.